NATUNA – Nyali kepemimpinan daerah kembali diuji. Pengurus Komunitas Raja Tupai (Rakyat Jelata Tuntut Aspirasi) Kabupaten Natuna secara resmi mengguncang Gedung DPRD Natuna lewat agenda audiensi mendesak dengan Ketua DPRD Natuna, Rusdi, yang turut didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) Edy Prayoto.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Komunitas Raja Tupai menuntut akuntabilitas penuh atas misteri di balik kunjungan kerja Bupati Natuna ke China pada 26 Juli 2026 lalu yang dinilai sarat cacat prosedur dan berpotensi mencederai kedaulatan negara.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Komunitas Raja Tupai secara tegas membeberkan 5 Poin Dugaan Kejanggalan Fatal yang wajib segera diinvestigasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP),
– Kuat dugaan lawatan tersebut tanpa kantongi Izin Tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana diamanatkan secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Agenda kunjungan disinyalir menyerempet pembahasan nota kesepahaman (MoU) serta proyek Tambang Silika, sektor strategis yang sama sekali bukan kewenangan pemerintah daerah.
– Penggunaan dana yang bersumber dari APBD untuk membiayai perjalanan dinas luar negeri ini dinilai tidak transparan dan mengabaikan akuntabilitas publik.
– Kebijakan dan hasil lawatan berpotensi menimbulkan kerugian nyata terhadap keuangan serta aset strategis daerah.
– Agenda kunjungan menyentuh wilayah perbatasan vital Natuna yang seharusnya melibatkan sinergi penuh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Komandan Lanal (Danlanal).
Menanggapi tekanan publik yang kian membara, Ketua DPRD Natuna Rusdi memastikan bahwa aspirasi dan permohonan RDP ini tidak akan diendapkan. Pihaknya berjanji akan langsung memboyong berkas tuntutan tersebut ke meja Badan Musyawarah (Bamus) DPRD pada 19 Agustus 2026 mendatang guna menetapkan jadwal resmi RDP.
“Alhamdulillah Pak Ketua DPRD Rusdi dan Pak Sekwan Edy Prayoto merespon baik. 5 poin yang kami sampaikan akan dibahas dan diputuskan jadwal RDP nya di Bamus tanggal 19 Agustus 2026,” tegas perwakilan Komunitas Raja Tupai usai pertemuan.
Komunitas Raja Tupai menegaskan tidak akan mundur dan mendesak agar Bupati Natuna wajib hadir secara langsung dalam RDP mendatang. Kehadiran kepala daerah mutlak diperlukan guna memberikan klarifikasi terbuka, jujur, dan transparan di hadapan wakil rakyat demi menjawab keresahan masyarakat Natuna secara tuntas. (Tj)