Opini – Masyarakat Natuna kian rindu pada sosok wakil rakyat yang tegas dan berwibawa yang berani berdiri tegak menjaga marwah parlemen saat kebijakan Bupati dinilai keliru. DPRD bukan sekadar stempel Pemda, melainkan benteng terakhir tempat rakyat menyandarkan harapan.
Namun, beberapa periode belakangan justru menyisakan kekecewaan. Aspirasi warga melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang digadang-gadang mampu menjangkau pembangunan dapil yang terlewat oleh program Bupati sering kandas. “Minimnya anggaran” selalu dijadikan tameng klasik untuk memaklumi tidak berjalannya usulan masyarakat.
Di masa sulit ini, DPRD Natuna, khususnya partai pengusung Bupati Cen Sui Lan seharusnya tidak tinggal diam. Mereka wajib mendesak Bupati untuk bekerja lebih agresif.
Salah satu langkah konkritnya: DPRD harus dilibatkan aktif menjemput dana pembangunan dari Pemerintah Pusat melalui jalur partai politik. Parpol bukan hanya alat pemenangan Pilkada, melainkan jembatan lobi yang efektif ke kementerian di pusat untuk membawa APBN ke daerah.
Jika lobi pusat tembus dan pembangunan fisik marak, dampak ekonominya akan langsung dirasakan masyarakat Natuna, bahan bangunan lokal kaku dan toko material dan pemasok lokal hidup kembali. Disamping itu perputaran uang meluas seperti sektor jasa, kuliner, dan tenaga kerja lokal ikut menikmati dampaknya.
Yang terpenting APBD tidak terbebankan. Pembangunan Natuna tidak hanya bergantung pada APBD yang terbatas.
Masyarakat Natuna tidak butuh alasan klasik soal anggaran. Yang dibutuhkan hari ini adalah wakil rakyat yang berani mendesak Pemda, aktif membuka pintu lobi ke pusat, dan membuktikan bahwa marwah DPRD masih ada untuk rakyat.
Penulis:
Edi Suroso
Pimpinan Redaksi Narindonewscom