Opini — Slogan kampanye “Natuna Maju” yang sempat membakar semangat dan asa masyarakat di bawah kepemimpinan Bupati Natuna, Cen Sui Lan, kini mulai dipertanyakan kesaktiannya. Alih-alih membawa lompatan kemajuan yang dijanjikan, roda ekonomi di beranda terdepan NKRI ini justru tengah berada dalam kondisi carut-marut.
Pemicu utamanya sangat fatal: Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Natuna dikabarkan sudah menunggak selama tiga bulan berturut-turut.
Kabar mandeknya hak-hak abdi negara ini dikonfirmasi langsung oleh salah satu ASN di lingkungan Pemkab Natuna pada Minggu, 19 Juli 2026.
”Sudah tiga bulan TPP kami belum dibayarkan. Kami bingung harus mengadu ke mana lagi, sementara kebutuhan hidup terus berjalan,” ujar sumber tersebut yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan posisinya.
Di daerah kepulauan seperti Natuna, TPP ASN bukan sekadar tunjangan kerja biasa. Ia adalah salah satu pilar utama dan motor penggerak perputaran uang di pasar, toko kelontong, hingga warung-warung makan. Ketika “keran” dana ini tersumbat selama satu triwulan, dampaknya langsung menghantam jantung perekonomian arus bawah.
Kini, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Natuna kian menjerit. Daya beli masyarakat merosot tajam ke titik nadir. Warung-warung sepi, barang dagangan menumpuk tanpa pembeli, dan perputaran modal macet total. Sektor swasta yang bergantung pada konsumsi para ASN kini ikut tercekik akibat kurang tangkasnya kepala daerah
Kondisi kritis ini sontak memicu riak skeptisisme publik terhadap ketokohan Cen Sui Lan. Saat masa kontestasi lalu, narasi yang dibangun begitu memikat: Cen Sui Lan digadang-gadang sebagai figur yang memiliki jaringan dan koneksifitas tingkat tinggi dengan pemerintahan pusat di Jakarta. Modal politik inilah yang dijual sebagai garansi bahwa Natuna akan mendapat perhatian khusus dan kucuran anggaran melimpah untuk “Maju”.
Namun, realita hari ini justru berbanding terbalik. Jika untuk menyelesaikan urusan domestik sekelas TPP ASN saja daerah harus terengah-engah hingga menunggak tiga bulan, lalu di mana letak keampuhan koneksi pusat yang selama ini dibanggakan?
Masyarakat Natuna hari ini seolah berada pada titik tidak mau tahu apa alasan teknis di balik keterlambatan ini apakah karena masalah administrasi, keterlambatan transfer pusat, atau defisit anggaran. Bagi publik, hal itu adalah urusan dapur eksekutif. Yang rakyat tahu dan tagih hari ini adalah pembuktian dari slogan mulia yang dulu digaungkan.
Slogan “Natuna Maju” yang menjadi modal politik utama tidak boleh berakhir menjadi sekadar jualan kata-kata manis atau “Cermin Membara” yang hanya silau di awal tetapi membakar dan menyengsarakan di akhir. Kepercayaan publik yang begitu besar adalah hutang yang harus dibayar lunas dengan kinerja nyata, bukan pembiaran yang berlarut-larut.
Bupati Cen Sui Lan harus segera mengambil tindakan taktis dan konkret untuk mengurai benang kusut ini. Tertundanya hak ASN berarti membuat tercekiknya leher perekonomian daerah sendiri. Jika masalah mendasar ini tidak segera dituntaskan, maka narasi “Natuna Maju” lambat laun akan berubah menjadi satire di tengah jeritan masyarakat yang kelaparan. Pemimpin baru harus berani bertanggung jawab, karena masyarakat Natuna butuh bukti, bukan sekadar janji konektivitas yang mengawang-awang.
Penulis
Edi Suroso
Pimred Natindo