NATUNA — Semangat demokrasi di Desa Kerdau, Kecamatan Pulau Panjang, Kabupaten Natuna, akhirnya kembali berdenyut. Di saat warga sempat dilanda kekosongan figur dan keengganan untuk memimpin, dua sosok putra daerah berani mengambil langkah besar. Mahadi dan Fendri resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon pemimpin desa demi menyelamatkan masa depan Desa Kerdau dari ancaman kevakuman kekuasaan.
Langkah berani kedua figur ini mendapat apresiasi penuh dari pemerintah kecamatan. Kepastian pendaftaran tersebut dikonfirmasi langsung oleh Camat Pulau Panjang, Said Muchdar, pada Senin, 10 Agustus 2026.
”Untuk sementara ini sudah ada yang daftar calon baru, dua orang: Mahadi (PJ) dan Fendri,” tegas Said Muchdar saat memberikan keterangan resmi.
Situasi di Desa Kerdau sebelumnya sempat berada di titik nadir. Roda pemerintahan desa nyaris kehilangan arah setelah kepala desa definitif memilih mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Sejak Agustus 2025, kursi kepemimpinan terpaksa diisi oleh Penjabat (PJ) Kepala Desa guna menjaga agar pelayanan publik tidak lumpuh total.
Namun, tantangan terbesar bukan hanya pada pengisian jabatan sementara, melainkan pada pudarnya minat warga untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan secara permanen. Informasi yang dihimpun di lapangan menunjukkan sempat tidak ada satupun warga atau tokoh lokal yang berniat mencalonkan diri sebagai kepala desa defenitif pengganti. Kondisi ini dikhawatirkan dapat melumpuhkan proses demokrasi dan pembangunan di tingkat desa.
Kehadiran Mahadi, yang sebelumnya mengemban tugas sebagai PJ bersama Fendri sebagai penantang sekaligus penggerak baru, kini menjadi angin segar bagi masyarakat Kerdau. Keputusan mereka untuk maju bukan sekadar berebut kursi kepemimpinan, melainkan wujud tanggung jawab moral untuk menyelamatkan jalannya roda pemerintahan dan masa depan desa.
Dengan telah terdaftarnya dua kandidat ini, proses demokrasi di Desa Kerdau dipastikan tetap berjalan sesuai regulasi. Pemerintah Kecamatan Pulau Panjang berharap kontestasi ini nantinya dapat berlangsung secara sehat, transparan, dan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan lokal yang definitif. (Tj)