NATUNA — Anggapan miring sebagian masyarakat terhadap serapan aspirasi dewan perlahan runtuh. Kehadiran Marzuki, S.H., Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dalam agenda Reses Masa Sidang Ke-III Tahun Sidang 2025–2026 sukses membalikkan keraguan publik menjadi optimisme tinggi.
Memulai titik reses perdananya pada Sabtu, 8 Agustus 2026, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Natuna–Anambas ini turun langsung menyapa warga Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat. Kehadiran politisi Gerindra tersebut disambut hangat oleh warga serta mendapat apresiasi penuh dari pemerintah kecamatan setempat.
”Kami sangat mengapresiasi terlaksananya reses ini. Kehadiran anggota DPRD Provinsi Kepri menjadi jembatan penting untuk menyerap aspirasi masyarakat yang selama ini luput dari rencana program pemerintah,” ujar Camat Pulau Tiga Barat, Nico Lukmana.
Dalam lawatan politik yang dijadwalkan berlangsung hingga 20 Agustus mendatang ini, Marzuki menegaskan bahwa dirinya dibekali mandat penuh oleh pemerintah provinsi untuk menemui konstituen di delapan titik berbeda pada setiap masa reses.
Meski secara struktural berada di Komisi II yang membidangi perekonomian, keuangan, dan sumber daya, Marzuki memastikan dirinya tidak akan membatasi jenis aspirasi yang masuk. Seluruh usulan pembangunan baik di sektor infrastruktur, sosial, maupun pemberdayaan siap ditampung dan dikawal.
”Karena pada akhirnya, hal ini akan tetap kita sampaikan pada rapat paripurna di DPRD Provinsi Kepri,” tegas Marzuki di hadapan warga yang hadir.
Perubahan pandangan yang kontras dirasakan oleh Muslim, salah seorang tokoh masyarakat Desa Tanjung Kumbik Utara. Ia secara terbuka mengaku sempat memandang sebelah mata efektivitas agenda reses dewan provinsi.
Namun, gaya komunikasi yang lugas dan komitmen kuat yang ditunjukkan Marzuki langsung melunturkan rasa pesimis tersebut.
”Sebelumnya kami merasa pesimis dengan adanya reses dari DPRD Provinsi Kepri. Namun dengan kehadiran Pak Marzuki, kami optimis apa yang disampaikan dalam reses ini akan benar-benar diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) beliau,” ungkap Muslim penuh harap, usai mengusulkan pembangunan rumah kaum ibu untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.
Menanggapi antusiasme tersebut, Marzuki menutup pertemuan dengan sebuah instruksi taktis. Ia berharap setiap pengajuan program dari masyarakat, khususnya pembangunan fisik maupun sosial, dilengkapi dengan proposal resmi. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi senjata ampuh sekaligus acuan yuridis bagi dirinya untuk memperjuangkan anggaran lewat dana pokir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2027. (Tj)