NATINDONEWS.COM, NATUNA — Sebagai lembaga legislatif yang menyandang status wakil rakyat, DPRD Kabupaten Natuna kini kembali berada di persimpangan jalan. Publik menagih taring dan keberanian para wakil mereka di jalan Yos Sudarso untuk tetap menjaga marwah sebagai penyambung lidah rakyat, tanpa harus terkebiri oleh bisikan kekuasaan atau intervensi pihak mana pun.
DPRD Natuna dituntut tidak gagap apalagi bungkam ketika suara masyarakat bawah membutuhkan penyampaian tegas kepada Bupati. Sikap terkesan ‘takut’ atau enggan menyuarakan kebenaran hanya akan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyerap aspirasi tersebut.
Kini, nyali dan komitmen DPRD Natuna sebagai penyambung lidah rakyat kembali diuji di lapangan. Masuknya permintaan audiensi dari Komunitas Raja Tupai menjadi panggung pembuktian terbuka: apakah dewan berani pasang badan membuka ruang dialog secara adil dan transparan, atau justru kembali mempertontonkan sikap elitis yang enggan mendengar jeritan kelompok masyarakat?
Kehadiran Komunitas Raja Tupai yang membawa aspirasi mereka seharusnya disambut hangat sebagai bentuk partisipasi aktif warga. Namun, publik menanti dengan cemas akankah permintaan audiensi ini direspon cepat dan solutif, atau malah dibiarkan menggantung layaknya surat-surat aspirasi terdahulu.
Kekhawatiran publik ini bukan tanpa alasan. Dalam jejak digital yang masih terekam jelas, DPRD Natuna pernah mencatatkan sejarah buram saat gagal menghadirkan Kepala Daerah dalam forum resmi.
Kala itu, pihak ketiga menuntut kehadiran Bupati untuk beraudiensi terkait kejelasan penyelesaian utang Pemerintah Daerah atas kegiatan pembangunan yang telah selesai dikerjakan. Ironisnya, lembaga yang dihuni para wakil rakyat tersebut seolah kehilangan taji dan tak mampu menghadirkan sang pemangku kebijakan utama.
Padahal, Kepala Daerah tersebut sebelumnya sempat dianugerahi julukan “Mujapati” (Mudah Jumpa Bupati)—sebuah istilah bersahabat yang dicetuskan oleh tokoh masyarakat sekaligus mantan Bupati Natuna legendaris, Almarhum Bapak Daeng Rusnadi. Namun sayang, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik ketika rakyat dan pihak ketiga membutuhkan ruang dialog yang konkrit.
Ujian dari Komunitas Raja Tupai ini adalah momentum bagi DPRD Natuna untuk menunjukkan taringnya kembali. Apakah mereka sanggup membuktikan diri sebagai benteng terakhir kepentingan masyarakat, atau justru memilih aman di zona nyaman kekuasaan?
Masyarakat tidak butuh wakil rakyat yang sekadar datang, duduk, dan diam. DPRD Natuna harus membuktikan bahwa mereka masih sangat layak dipercaya untuk mengawal program pembangunan dan menyuarakan jeritan rakyat kecil demi terwujudnya visi besar Natuna Maju.
Marwah lembaga legislatif tidak diukur dari megahnya gedung dewan, melainkan dari seberapa berani mereka berdiri tegak membela hak-hak rakyat di hadapan eksekutif. DPRD Natuna, waktunya pembuktian!
Penulis: Edi Suroso
Pimpinan Redaksi Natindonews.com