NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna menegaskan komitmennya melalui jargon “Pemerintah Harus Hadir di Saat Susah” saat Bupati Natuna, Cen Sui Lan, meninjau langsung Kecamatan Pulau Tiga Barat, Sabtu (27/6/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Pemkab menyalurkan bantuan beras untuk 184 Kepala Keluarga (KK) prasejahtera, santunan tunai, operasi pasar murah, pengobatan gratis bersama dokter spesialis, serta mengumumkan rencana pembangunan ‘Kampung Nelayan’ di Desa Selading.
Meski demikian, langkah taktis tersebut memicu catatan kritis dari aktivis media sosial lokal, Aripin. Ia menilai program yang dibawa Pemkab Natuna masih bersifat penanganan darurat (pemadam kebakaran) dan belum menyentuh akar persoalan struktural masyarakat pulau.
Aripin mengapresiasi kesediaan Bupati Cen Sui Lan untuk turun langsung melihat kondisi masyarakat di pulau terluar sebagai sebuah bentuk keberanian politik. Namun, ia menyayangkan pola penanganan yang dinilai baru bergerak saat kondisi ekonomi masyarakat sudah memburuk.
”Saya apresiasi Bupati mau turun ke pulau. Itu bentuk keberanian politik. Tapi kalau polanya hanya muncul saat ekonomi sudah lesu, ini namanya pemadam kebakaran,” ujar Aripin kepada Natindo.com, Sabtu (27/6/2026) malam.
Aripin merinci tiga poin utama yang menjadi sorotannya terhadap kebijakan Pemkab Natuna,
Poin Bantuan logistik seperti beras hanya menyelesaikan masalah konsumsi sesaat, bukan kemandirian ekonomi.
“Beras satu karung habis dalam 30 hari. Sementara persoalan SPBN di Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat yang dijanjikan sejak lama, sampai hari ini belum ada kejelasan lokasi dan tanggal realisasinya,” kata Aripin.
Kehadiran dokter spesialis dinilai baik untuk jangka pendek, namun lemah dalam penguatan sistem kesehatan jangka panjang. “Puskesmas di pulau terluar masih sering kosong obat dan kosong nakes. Warga butuh dokter umum yang menetap, bukan tim kunjungan setahun sekali. Sakit tidak bisa menunggu jadwal bupati,” tegasnya.
Terkait rencana pembangunan ‘Kampung Nelayan’ di Desa Selading (total 3 titik: 2 di Pulau Tiga, 1 di Pulau Tiga Barat), Aripin menuntut transparansi data teknis. “Kalimat ‘segera dibangun’ sudah lama terdengar. Warga minta dibuka: Anggaran di APBN 2026 berapa? Lahan sudah clear and clean belum? Jadwal tender kapan? Kalau tidak ada angka, itu cuma jadi Kampung Plang Nama,” sindirnya.
Di akhir pernyataannya, Aripin menagih komitmen kepala daerah untuk benar-benar berpihak pada keberlanjutan nasib masyarakat kecil secara nyata, bukan sekadar simbolis.
”Kami memegang kata-kata Bupati bahwa tidak ada alasan untuk diam melihat kesulitan warganya. ‘Hadir’ itu berarti ada data yang valid, ada alokasi anggaran, ada tenggat waktu (deadline), dan ada evaluasi berkala setelah tim bupati pulang ke Ranai,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi Natindonews.com telah berupaya menghubungi pihak Pemerintah Kabupaten Natuna untuk meminta konfirmasi dan tanggapan terkait kritik tersebut. Namun, pihak Pemkab Natuna belum memberikan klarifikasi resmi. Redaksi akan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dalam pemberitaan di media ini 0sebagai hak jawab. (Tj)