NATUNA – Ironi besar melanda Laut Natuna Utara. Di balik kekayaan lautnya yang menyumbang pendapatan negara hingga Rp 13 triliun per tahun, Kabupaten Natuna justru hanya menerima bagi hasil sebesar Rp 6 miliar.
Ketimpangan ini memicu kritik pedas dari Afrizal, pengusaha ikan lokal. Ia mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Natuna untuk bersikap lebih agresif dan tidak tinggal diam melihat kekayaan daerahnya dikuras tanpa dampak signifikan bagi pembangunan lokal.
”Pemerintah daerah harus lebih keras lagi mengambil momen ini. Natuna jangan hanya jadi penonton!” tegas Afrizal.
Dirinya meminta Pemda berani mendesak pusat dan memaksimalkan potensi maritim, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan melonjak drastis.
Menurutnya ada beberapa Langkah Strategis dongkrak PAD Perikanan Natuna, agar tidak sekadar menjadi penonton, Pemda Natuna harus segera mengambil langkah konkret
Kata Afrizal, Pemda Natuna harus lobi revisi aturan perbatasan, mendesak pusat agar memberikan hak retribusi wilayah laut khusus bagi Natuna sebagai daerah kepulauan perbatasan.
” Pertama wajib bongkar muat di Natuna, mengharuskan kapal-kapal besar melakukan aktivitas bongkar muat di pelabuhan lokal agar daerah bisa memungut retribusi jasa pelabuhan. Yang kedua optimalkan BUMD Perikanan. Memperkuat peran BUMD untuk mengelola rantai pasok, mulai dari penyediaan BBM nelayan hingga mengoordinasi ekspor langsung,” ungkapnya panjang lebar.
Lanjutnya, Pemda harus maksimalkan retribusi fasilitas, Menerbitkan Perda tegas terkait pungutan sewa cold storage, pasar ikan, dan fasilitas pelabuhan modern.
“Terakhir, gencarkan hilirisasi industri dengan menarik investor untuk membangun pabrik pengolahan ikan di Natuna guna menciptakan lapangan kerja dan sumber pajak baru, ” tegasnya.
Tak hanya soal regulasi, Afrizal juga menekankan pentingnya perombakan dari sisi sarana produksi nelayan setempat. Menurutnya, pembenahan dari sektor hulu ke hilir adalah kunci utama kemandirian ekonomi Natuna.
”Modernisasi nelayan lokal dan peningkatan armada tangkap dari cara tradisional ke modern harus jadi prioritas utama pemerintah untuk menjadikan nelayan sebagai sumber PAD! BUMD juga harus berani turun langsung menjadi pelaku dari penangkapan itu sendiri,” cetus Afrizal.
Ia optimis, jika strategi ini dijalankan dengan serius, pundi-pundi daerah akan mengalir deras melampaui apa yang diterima saat ini.
”Dari Rp 13 triliun hasil laut Natuna, bukan mustahil sekitar 2 hingga 5 persennya bisa kembali menjadi PAD kita. Ini berpotensi menghasilkan duit Rp 200 miliar sampai Rp 700 miliar per tahun. Kalau hal ini berjalan, saya yakin pemerintah daerah akan bingung mau bangun apa lagi karena saking banyaknya uang yang masuk sebagai PAD,” pungkasnya. (Tj)