NATUNA — Kabupaten Natuna dihadapkan pada ancaman nyata bom waktu pengangguran terdidik jika pemerintah daerah terus bersikap pasif. Setiap tahunnya, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna secara konsisten melahirkan gelombang baru kaum intelektual dengan rata-rata 100 hingga lebih sarjana baru siap pakai.
Fakta ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua III STAI Natuna, Abu Bakar. Menurutnya, output perguruan tinggi lokal ini merupakan aset SDM daerah yang masif, di mana sebagian besar di antaranya merupakan anak-anak daerah yang murni menempuh pendidikan demi mengubah nasib dan belum memiliki pekerjaan tetap.
”Untuk tiap tahunnya kurang lebih STAI Natuna melahirkan 100 orang sarjana. Kadang lebih dari 100 orang,” ujar Abu Bakar.
Ia juga menambahkan bahwa dari total lulusan tersebut, hanya sebagian kecil saja yang sudah bekerja dan melanjutkan kuliah demi peningkatan karier. Sementara mayoritas absolutnya adalah pemuda-pemudi lokal yang menggantungkan harapan besar usai mengenakan toga.
Fenomena ini seharusnya menjadi alarm darurat bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Natuna. Ironisnya, hingga hari ini belum terlihat grand design atau terobosan radikal dari pemerintah setempat untuk menampung, memberdayakan, atau mengarahkan potensi besar ini.
Selama ini, pemda terkesan berjalan tanpa arah strategis dalam membaca bonus demografi pendidikan tinggi. Mengandalkan penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga honorer yang kian terbatas bukanlah solusi yang bijak dan berkelanjutan.
Pemda Natuna harus segera melek mata. Ratusan sarjana baru ini tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian di tengah minimnya sektor industri di wilayah perbatasan. Negara, dalam hal ini pemerintah daerah, wajib hadir menyiapkan instrumen perubahan.
Agar para lulusan baru ini tidak menjadi pengangguran intelek yang frustrasi, Pemda Natuna wajib segera mengeksekusi langkah-langkah taktis dan strategis. Pemerintah daerah tidak perlu malu belajar dari keberhasilan daerah lain yang sukses mentransformasi sarjana lokal menjadi motor penggerak ekonomi.
Pemerintah daerah dapat mendirikan pusat kreativitas dan kewirausahaan pemuda yang dilengkapi dengan permodalan awal, pelatihan digital marketing, serta pendampingan bisnis. Tujuannya agar para sarjana mampu menciptakan lapangan kerja mandiri bukan sekadar mencari kerja.
Meniru langkah progresif sejumlah kabupaten maju di Pulau Jawa, pemda dapat menempatkan para sarjana baru ini sebagai pendamping Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penggerak digitalisasi desa, atau pelopor UMKM berbasis potensi lokal (kelautan dan pariwisata Natuna).
Mengingat Natuna berada di wilayah strategis perbatasan dan poros maritim, pemda harus memfasilitasi sertifikasi keahlian khusus bagi lulusan agar siap terserap di sektor swasta nasional maupun internasional yang beroperasi di wilayah Natuna.
Sudah saatnya Pemda Natuna meninggalkan zona nyaman birokrasi yang lamban. Gelar sarjana yang diraih dengan keringat dan biaya tidak boleh berakhir sebagai pajangan ijazah di atas lemari akibat tiada ruang berkarya.
Jika pemda gagal merespons ledakan sarjana ini, maka investasi pendidikan yang selama ini berjalan di Natuna hanya akan berujung pada kemunduran sosial. Natuna butuh pemimpin dan kebijakan yang visioner bukan sekadar retorika, melainkan aksi nyata hari ini juga! (Tj)