BATAM – Absennya Bupati Natuna dalam rapat penting pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2026 menuai kritik tajam. Ketua Fraksi Gerindra sekaligus anggota DPRD Kepri dapil Natuna-Anambas, Marzuki, SH, menyayangkan sikap kepala daerah yang dinilai kurang memprioritaskan agenda strategis ini.
Kritik tersebut dilayangkan Marzuki usai rapat Panitia Khusus (Pansus) RTRW di Graha Kepri, Batam, Selasa (23/6/2026). Rapat tersebut beragenda krusial: sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang membahas usulan perubahan tata ruang demi memuluskan proyek pelabuhan baru dari Kementerian Perhubungan di Natuna.
”Pansus RTRW pada prinsipnya menyetujui perubahan itu demi konektivitas daerah. Tapi, kami sangat menyayangkan Bupati Natuna tidak hadir langsung. Ini sudah tiga kali pertemuan, dan beliau selalu diwakilkan oleh Wakil Bupati,” cetus Marzuki.
Marzuki membandingkan komitmen Bupati Natuna dengan kepala daerah lain di Kepri. Dari tujuh kabupaten/kota yang diundang, hampir seluruh bupati dan wali kota hadir langsung demi mengawal masa depan wilayah mereka.
”Hanya Natuna yang selalu diwakilkan. Kami berharap ke depan Bupati bisa hadir langsung agar sinkronisasi kebijakan strategis ini berjalan maksimal dan memiliki dasar hukum yang kuat,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat Natuna-Anambas, Marzuki memastikan DPRD Kepri total mendukung pembangunan pelabuhan tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa eksekusi di lapangan membutuhkan komitmen dan kehadiran nyata dari pucuk pimpinan daerah. (Tj)