NATUNA – Komitmen Bupati Natuna Cen Sui Lan untuk membenahi sengkarut transportasi udara sejak Maret 2025 lalu hingga Juni 2026 ini ternyata belum membuahkan hasil. Hingga saat ini, harga tiket pesawat rute Batam–Ranai (PP) masih bertengger di angka Rp1,8 juta hingga Rp2,4 juta. Akibatnya, warga, mahasiswa, hingga pelaku UMKM di Natuna merasa tetap terisolasi oleh tingginya ongkos kirim dan perjalanan.
Padahal dalam jejak digital pemberitaan pada Maret 2025, Bupati Cen Sui Lan sempat menegaskan dimuat salah satu media siber di Kepri bahwa harga tiket yang mahal akibat monopoli maskapai akan diperjuangkan lewat skema subsidi. Saat itu, Bupati juga menyatakan bahwa transportasi yang murah dan lancar adalah syarat mutlak untuk mendatangkan investor ke Natuna. Namun, janji tersebut dinilai masih jauh dari realita.
Dampak nyata dari mahalnya tiket ini dirasakan langsung oleh Darlis, salah seorang warga Natuna. Sebagai orang tua yang menyekolahkan anaknya di Jakarta, biaya transportasi udara kini menjadi beban yang sangat menghimpit ekonominya.
”Biaya kuliah di Jakarta sudah besar, ditambah lagi ongkos pesawat yang tidak masuk akal. Mau jenguk anak atau menyuruh anak pulang saat libur semester saja kami harus mikir dua kali. Transportasi udara ini sudah jadi kebutuhan pokok kami yang di pulau, tolong jangan bikin kami makin tercekik,” keluh Darlis kepada media siber ini.
Keluhan senada juga datang dari warga Ranai lainnya. Mereka merasa rencana mendatangkan investor asing terkesan kontras dengan nasib warga lokal yang kesulitan bepergian akibat keterbatasan maskapai dan frekuensi penerbangan di Bandara Ranai.
Aktivis Natuna, Arifin, menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna seharusnya tidak muluk-muluk melempar wacana pembukaan rute internasional ke China jika urusan domestik belum beres.
”Investor itu mau datang kalau fondasi dasarnya kuat. Fondasinya apa? Ya kemudahan akses keluar-masuk dengan biaya murah untuk warga lokal dulu. Kalau rakyatnya sendiri terisolasi karena tiket mahal, bagaimana mau meyakinkan investor luar?” kritik Arifin, Jumat (26/6/2026).
Arifin mendesak Pemkab Natuna untuk transparan mengenai langkah nyata yang sudah dilakukan selama 18 bulan terakhir ini.
”Masyarakat butuh bukti. Sudah berapa kali koordinasi dengan Kemenhub? Mana MoU dengan maskapai baru? Lalu di mana realisasi subsidi tiket yang dulu digaungkan? Jangan sampai kata ‘membenahi’ itu cuma jadi pemanis di judul berita saja,” tegasnya.
Untuk menyikapi persoalan yang berlarut-larut ini, menurut Arifin ada tiga 3 hal yang pemerintah daerah harus lakukan.
Pertama Pemda harus mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera membuka rute bagi maskapai baru ke Ranai agar tercipta persaingan harga yang sehat.
“Kedua, jika skema subsidi tiket memang diperjuangkan, Pemkab harus membuka data ke publik mengenai besaran anggaran, mekanisme, dan siapa saja target penerimanya,” tegasnya.
Yang berikutnya, masih kata Arifin, Fokuskan energi daerah untuk membenahi rute Batam–Natuna yang menjadi urat nadi perekonomian warga, sebelum melangkah ke wacana rute internasional. (Tim)