NATUNA — Jeritan fasilitas kesehatan di perbatasan kembali mencuat. Warga Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, harus menelan pil pahit lantaran Pembantu Puskesmas (Pustu) di desa mereka lumpuh akibat krisis tenaga medis.
Padahal, akses geografis yang jauh dari pusat kesehatan kecamatan maupun rumah sakit membuat keberadaan tenaga medis di desa ini menjadi sebuah keniscayaan, bukan sekadar pilihan.
Keluhan ini disuarakan secara terbuka oleh tokoh masyarakat setempat, Muhammad Isa. Menurutnya, kondisi Pustu Mekar Jaya saat ini sangat memprihatinkan karena hanya mengandalkan satu orang perawat yang kini tengah mengambil izin cuti melahirkan.
”Seharusnya Pustu Mekar Jaya diisi oleh dua petugas, yakni seorang perawat dan seorang bidan. Namun, bidan tidak pernah ada sejak tahun 2019 hingga sekarang,” ungkap Isa dengan nada kecewa.
Isa menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Permintaan pengadaan tenaga bidan telah berulang kali disampaikan secara resmi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.
Mengingat jarak tempuh yang cukup jauh dari fasilitas rujukan utama, warga mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk menempatkan bidan tetap di Pustu Mekar Jaya demi keselamatan jiwa masyarakat.
Menanggapi desakan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansyah, tidak menampik persoalan yang dihadapi warga Mekar Jaya. Ia mengakui bahwa aspirasi tersebut sudah lama sampai ke mejanya.
Kendati demikian,
Dinas Kesehatan berdalih bahwa instansi saat ini tengah menghadapi keterbatasan serius terkait ketersediaan tenaga kesehatan (nakes).
”Hal ini memang pernah disampaikan kepada saya. Saat ini kita sedang kekurangan nakes, termasuk di wilayah Sedanau yang membawahi Mekar Jaya, sehingga kami belum bisa meletakkan tambahan nakes di sana,” jelas Hikmat.
Sebagai solusi jangka pendek di tengah keterbatasan personel, Dinas Kesehatan mengandalkan skema lintas wilayah. Pelayanan kesehatan bagi warga Mekar Jaya untuk sementara dialihkan kepada tenaga kesehatan yang bertugas di Desa Pian Tengah.
Meski demikian, solusi tambal sulam ini dinilai warga belum memadai untuk menjawab kebutuhan darurat kesehatan sehari-hari. Publik kini menanti komitmen nyata dari Pemkab Natuna agar hak dasar masyarakat perbatasan atas layanan kesehatan yang layak bisa segera terwujud. (Tj)