NATUNA — Program pemenuhan gizi anak bangsa yang digagas Presiden RI kembali terganjal masalah administrasi yang berlarut-larut. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Marzuki, S.H., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Rabu (14/10/2026).
Langkah tegas politisi Gerindra ini dipicu oleh laporan warga yang menyebutkan operasional SPPG tersebut telah lumpuh total selama dua minggu.
Dalam peninjauannya, Marzuki menyampaikan keprihatinan mendalam atas terhentinya distribusi makanan bergizi untuk anak-anak di Natuna. Ia menegaskan bahwa program strategis Presiden tidak boleh dikorbankan hanya karena persoalan birokrasi yang berbelit-belit.
”Kita berharap program Bapak Presiden berjalan dengan baik dan dapat dinikmati oleh anak-anak kita,” tegas Marzuki dengan nada lugas di lokasi.
Tak hanya berdampak pada anak-anak, berhentinya operasional SPPG ini juga memukul perekonomian para relawan lokal yang menggantungkan hidupnya dari dapur tersebut. Marzuki menyayangkan sikap abai pihak pengelola yang berdampak langsung pada hilangnya pendapatan para pekerja harian.
”Saya minta pihak-pihak terkait dapat segera menyelesaikan permasalahan ini!” desaknya.
Berdasarkan keterangan pihak pengelola SPPG Bunguran Timur Laut (BTL) Tanjung, dapur ini sebenarnya telah beroperasi sejak 13 Februari 2026. Namun, operasionalnya mendadak di-suspend lantaran kendala pengisian profil di sistem SIPGN.
Meski Kepala SPPG yang baru telah melengkapi seluruh profil, berita acara (BA), hingga surat permohonan penerbitan SPS 1 dan SPS 2, hingga kini email konfirmasi dari pihak berwenang tak kunjung diterima.
Pihak SPPG mengaku telah berkoordinasi dengan Korwil dan Wakil Kepala Regional (Wakareg). Bahkan, Nota Dinas (Nodin) dari KPPG telah diajukan sebanyak 4 kali, namun proses penerbitan email SPS tetap membentur tembok tebal tanpa kepastian.
Kondisi ini memperlihatkan lambannya penanganan dari pihak-pihak terkait yang membawahi sistem SPPG. Marzuki menegaskan, DPRD Kepri akan terus mengawal persoalan ini hingga Dapur SPPG Bunguran Timur Laut kembali beroperasi normal demi masa depan anak-anak di Natuna dan kesejahteraan para relawannya. (Tj)