NATUNA, Natindonews.com – Harga MinyaKita di Kabupaten Natuna kian tak masuk akal. Di tingkat pengecer, masyarakat terpaksa merogoh kocek hingga Rp21.000–Rp23.500 per liter. Angka ini melonjak jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
Kondisi yang terus berulang ini memicu kritik keras dari publik. Pemerintah Pusat dan Perum Bulog didesak untuk segera mengambil langkah terobosan dan menghentikan praktik birokrasi yang merugikan warga perbatasan.
”Selama ini Natuna seolah diperlakukan seperti anak tiri. Kuota minyak kita hanya bergantung pada sisa alokasi Bulog Tanjungpinang. Rantai birokrasi usang ini harus diputus sekarang juga!” tegas Aripin, Pegiat Media Sosial Natindonews, Senin (27/7/2026).
Menurut Aripin, melambungnya harga minyak goreng murah di perbatasan bukan disebabkan oleh pedagang kecil, melainkan akibat sistem distribusi yang tidak efisien.
Jalur pasokan ke Natuna yang harus melalui Tanjungpinang memicu tiga dampak fatal. Seperti, Natuna hanya mendapatkan kuota “sisa” setelah kebutuhan daerah lain di Kepulauan Riau terpenuhi.
Berikutnya terjadi dua kali bongkar muat di pelabuhan yang mendongkrak biaya logistik.
Dab terakhir begitu stok bersubsidi dari Bulog habis, 65% pasar langsung dikuasai spekulan swasta dengan harga seenaknya.
“Sangat wajar kalau harga tembus Rp23.500. Kalau barang langka, hukum pasar berlaku. Ini kesalahan sistem distribusi, bukan salah pedagang eceran,” ujar Aripin.
Sebagai daerah Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), Natuna dinilai butuh diskresi khusus. Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog Pusat didesak memberi wewenang penuh kepada Bulog Cabang Ranai untuk mengorder pasokan langsung ke produsen minyak goreng, tanpa transit di Tanjungpinang.
Jika jalur pasokan langsung diterapkan, tiga persoalan utama di Natuna dipastikan bakal tuntas, Natuna bisa mengunci target 2.000 kardus per bulan secara pasti tanpa perlu mengantre sisa daerah lain. Berikutnya rantai pasok yang pendek yang dipadu dengan armada Tol Laut menjamin harga MinyaKita sampai ke tangan warga tetap Rp15.700/liter.
“Pasokan tidak lagi tersendat atau tergantung pada jadwal pelayaran dari Tanjungpinang,” terang Arifin
Aripin menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna dan pimpinan Bulog Ranai pada dasarnya sudah memiliki kesepahaman yang sama. Kendala terbesar saat ini berada di tingkat pusat yang terkesan lamban mengambil keputusan.
“Jangan jadikan Natuna sebagai korban lambannya birokrasi pusat,” cetusnya.
Ia menambahkan, pihaknya selaku mitra siap menjadi eksekutor teknis di lapangan. Seluruh fasilitas pendukung, mulai dari gudang penyimpanan, armada pengangkut, hingga jaringan pengecer di pulau-pulau terluar telah disiagakan.
“Beri kami kuota besar dan restui jalur distribusi langsung. Kami jaminkan minyak murah sampai dengan aman ke tangan masyarakat di pulau-pulau,” tutup Aripin. (Tj)