NATUNA — Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komunitas Raja Tupai dan DPRD Natuna terkait kontroversi kunjungan kerja Bupati Natuna ke China dijadwalkan segera bergulir. Kepastian ini diperoleh setelah perwakilan Laskar Raja Tupai, Sudirmanto, menerima sinyal langsung dari salah satu Unsur pimpinan DPRD Natuna.
”Alhamdulillah, kami mendapat informasi dari salah satu unsur pimpinan DPRD Natuna, bahwa mereka telah melakukan musyawarah oleh Bamus (Badan Musyawarah) bahwa RDP ini segera diagendakan. Saat ini, kami tinggal menunggu surat undangan resmi dari Sekretariat DPRD,” ujar Sudirmanto, Senin (18/8/2026).
Langkah ini merupakan kelanjutan dari audiensi sebelumnya antara Komunitas Raja Tupai dan Ketua DPRD Natuna, Rusdi, pada Jumat (14/8). Dalam pertemuan tersebut, komunitas secara tegas menyampaikan lima poin krusial yang dinilai janggal dalam lawatan kepala daerah ke luar negeri.
Dugaan ketiadaan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Agenda kunjungan pembahasan nota kesepahaman (MoU) dan sektor tambang silika yang notabene bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah.
Penggunaan APBD untuk perjalanan dinas luar negeri yang dinilai belum transparan.
Risiko nyata terhadap kondisi keuangan dan aset daerah.
Kekhawatiran atas kaitan agenda tersebut dengan wilayah strategis perbatasan Natuna.
Sudirmanto menegaskan, pihaknya mendesak agar RDP tersebut dapat segera direalisasikan guna membuka ruang akuntabilitas publik.
”Tujuan kami satu, meminta klarifikasi dan transparansi penuh agar tidak ada lagi spekulasi liar di tengah masyarakat,” pungkasnya. (Tj)