NATUNA — Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna melakukan penyegaran birokrasi menyisakan cerita kelabu di balik layar. Meskipun prosesi pelantikan berjalan lancar, kebijakan ini langsung menuai kritik tajam terkait komitmen kemanusiaan sang kepala daerah yang dinilai mengingkari janji kampanyenya terdahulu.
Sebelumnya, Bupati Natuna Cen Sui Lan memimpin langsung pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 104 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Sri Serindit, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Jumat (3/7/2026) sore.
Para pegawai yang dilantik tersebut mengisi jabatan administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemkab Natuna. Namun, di balik seremonial tersebut, riak ketidakpuasan mendalam muncul dari salah satu tokoh politik penting di Kepulauan Riau (Kepri).
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepri, Marzuki SH, melayangkan kritik keras pasca-pelantikan. Sebagai tokoh yang ikut berjuang memenangkan pasangan Cen Sui Lan – Jarmin (Cermin) pada Pilkada Natuna lalu, Marzuki secara terbuka menyebut Bupati Natuna telah mengabaikan komitmen politik yang pernah diucapkan sendiri di hadapan publik.
Marzuki mengungkapkan, saat masa kampanye pemenangan lalu, telah ada kesepakatan dan janji politik dari Cen Sui Lan bahwa pemerintahannya tidak akan memisahkan ASN dari keluarga mereka melalui mutasi tempat tugas. Pernyataan yang menjanjikan pendekatan humanis tersebut saat itu sukses menarik simpati dan perhatian besar dari kalangan ASN Natuna.
Sayangnya, janji tersebut dinilai berbanding terbalik dengan realitas saat ini. Marzuki mengaku menemukan fakta bahwa sejumlah ASN justru dipindahkan jauh dan terpisah dari anak-istri mereka. Ia bahkan sudah berulang kali menyampaikan persoalan ini langsung kepada Cen Sui Lan agar para ASN tersebut dikembalikan ke wilayah yang memungkinkan mereka berkumpul dengan keluarga, namun aspirasi itu sama sekali tidak diacuhkan.
”Desember dulu saat pelantikan, mereka tidak dipindahkan kembali ke tempat tugas yang dekat dengan keluarganya. Namun, sampai pelantikan kemarin, tetap saja beberapa ASN ini tidak dikembalikan. Jadi saya menilai Bupati tidak komitmen terkait nasib keluarga ASN ini,” tegas Marzuki kepada media, Sabtu (4/7/2026).
Marzuki menyayangkan sikap abai ini karena menyangkut keharmonisan keluarga para abdi negara yang seharusnya menjadi perhatian utama kepala daerah.
“Kita tidak tahu apa yang menjadi dasar pertimbangan Bupati sehingga menutup mata dan tidak mengembalikan ASN tersebut agar bisa dekat dengan keluarganya. Yang jelas, Bupati tidak komitmen dengan apa yang dulu dibicarakan,” tambahnya dengan nada kecewa.
Sementara itu, jalannya roda birokrasi ini masih dibayangi aksi tutup mulut dari pihak terkait. Saat dikonfirmasi mengenai riak-riak penempatan pegawai dan kritik dari legislatif tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Natuna, Sanjaya, memilih untuk menghindar.
”Saya enggan berkomentar terkait hal ini,” ujar Sanjaya singkat saat dihubungi media.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Cen Sui Lan juga belum memberikan keterangan resmi mengenai dasar, indikator, ataupun pertimbangan matang di balik penempatan 104 ASN yang baru saja dilantiknya tersebut. (Tj)