Foto ilustrasi/Istimewa
Tajuk Berita — Hampir dua tahun masa kepemimpinan Bupati Natuna Cen Sui Lan berjalan, dinamika roda pemerintahan di Kabupaten Natuna dinilai belum menunjukkan penyegaran struktural yang signifikan. Hingga saat ini, belum ada langkah konkret terkait pergeseran maupun pelantikan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru
Di tengah klaim penguatan tata kelola menuju “Natuna Maju”, lambatnya evaluasi kinerja para pimpinan dinas memicu sorotan publik. Kurangnya respons cepat dari dinas teknis dalam merespons persoalan mendasar warga di kepulauan menjadi salah satu indikator yang disayangkan banyak pihak.
Salah satu persoalan mencolok adalah polemik harga minyak goreng program subsidi pemerintah, Minyakita. Pasca kunjungan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang menyatakan harga Minyakita stabil di angka Rp15.700 per liter, realita di lapangan justru memicu protes keras dari masyarakat di kecamatan dan pulau-pulau hulu. Harga jual yang melambung jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak diimbangi dengan penjelasan resmi maupun solusi konkret dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Natuna.
Ketidakjelasan sikap dan respons yang lambat dari dinas terkait memaksa DPRD Kabupaten Natuna turun tangan. Pihak legislatif dijadwalkan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi terkait untuk menelusuri akar permasalahan dan mencari solusi bagi masyarakat.
Pandangan Redaksi – Kepemimpinan daerah yang efektif tidak hanya diukur dari besarnya narasi pembangunan, tetapi dari ketegasan bupati dalam mengendalikan instrumen pemerintahannya. Memasuki tahun kedua masa jabatan, wajar jika publik menagih evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemkab Natuna.
Seorang bupati membutuhkan pembantu-pembantu teknis yang tidak hanya responsif, tetapi juga tanggap terhadap penderitaan warga di tingkat tapak. Kasus melambungnya harga Minyakita di wilayah kepulauan yang berbanding terbalik dengan klaim stabilitas harga dari Pemprov seharusnya menjadi ujian cepat bagi Disperindag Natuna untuk hadir menenangkan warga. Ketidakmampuan dinas teknis memberikan jawaban pasti hingga DPRD harus mengambil alih inisiatif RDP adalah sinyal merah bagi efektivitas birokrasi.
Pandangan Redaksi Natindonews.com. Waktu hampir dua tahun sudah lebih dari cukup bagi Bupati untuk menilai mana pejabat yang bekerja penuh integritas demi mendukung visi “Natuna Maju” dan mana yang pasif. Rotasi dan penyegaran pimpinan OPD harus segera dilakukan demi menjaga wibawa otoritas tertinggi Pemkab Natuna.
Pemerintah daerah tidak boleh terkesan acuh ketika masyarakat kepulauan menjerit akibat lonjakan harga bahan pokok. Kehadiran negara harus dirasakan lewat langkah nyata, bukan sekadar penyerahan masalah kepada legislatif.
Kami mendorong Bupati Natuna untuk mengambil kendali penuh atas kinerja jajarannya, memastikan setiap OPD bekerja terukur, akuntabel, dan mengedepankan kepentingan publik di atas segalanya.
Penulis
Edi Suroso
Pimpinan Redaksi