NATUNA – Pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Natuna Tahun Anggaran 2025 oleh DPRD pada Jumat (17/7/2026) bukan sebuah prestasi, melainkan pembongkaran borok finansial daerah. Meski disetujui, seluruh fraksi DPRD menghujani Pemerintah Kabupaten Natuna di bawah kepemimpinan Bupati Cen Sui Lan dengan kritik tajam dan peringatan keras.
Tiga dosa besar pengelolaan fiskal Natuna, yang disampaikan oleh beberapa fraksi, Pertama dinyatakan oleh Fraksi PDI Perjuangan Plus yang mendesak keras pelunasan utang belanja tahun 2024 dan 2025. Buruknya manajemen anggaran membuat daerah tercekik utang yang langsung menghambat roda perekonomian.
Kemudian dari Fraksi Amanat Pembangunan Sejahtera (APS) menyoroti keterlambatan tunjangan ASN dan abainya pemerintah terhadap kesejahteraan PPPK paruh waktu. Imbasnya, daya beli masyarakat lokal ikut lumpuh.
Lalu DPRD menegaskan opini WTP dari BPK RI hanyalah pajangan administratif yang tidak berdampak pada rakyat. Perencanaan yang bobrok membuat proyek menumpuk di akhir tahun, memicu SiLPA, dan menunda manfaat pembangunan.
Ketidakbecusan pemerintah juga merembet ke sektor pelayanan publik. Fraksi Gerindra dan NasDem beri catatan terkait tata kelola Perumda Tirta Nusa yang sering dikeluhkan warga.
Selain itu, Fraksi Golkar menyentil lemahnya digitalisasi pajak dan retribusi yang memicu kebocoran penerimaan. Sektor unggulan seperti kelautan, pariwisata, dan UMKM hanya menjadi wacana tanpa eksekusi nyata.
Ketukan palu DPRD adalah peringatan terakhir. Masyarakat Natuna kini menagih langkah konkret eksekutif: bayar utang, penuhi hak pegawai, dan benahi pelayanan publik, atau membiarkan Natuna semakin terpuruk dalam krisis fiskal. (Tj)