Opini – Ketika APBD seret, daerah butuh pemimpin kreatif yang pandai berkolaborasi. Sayangnya, ada tipe kepala daerah yang justru mengidap megalomania—merasa paling pintar, antianak buah berprestasi, dan haram berbagi panggung. Hasilnya tragis, anggaran yang sudah minimalis habis terjual demi acara seremonial tak berguna, hanya untuk memuja ego sang penguasa.
Kemiskinan Anggaran Dipelihara demi Gengsi. Alih-alih memutar otak untuk memicu ekonomi rakyat, pemimpin narsistik ini sibuk potong pita dan tebar pesona. Lebih bebal lagi, ia mengisolasi daerahnya sendiri. Angkuh politik membuatnya enggan merangkul tokoh partai dan jaringan pusat, padahal kolaborasi adalah kunci menjemput dana luar. Baginya, meminta bantuan berarti menurunkan harga diri, sementara nasib rakyat yang telantar dianggap angin lalu.
Emban jabatan bukan untuk melayani, tapi untuk memberi makan ego pribadi. Kritikus dibungkam, potensi daerah dimatikan.
Tiga Pilihan untuk Sang Pemimpin.
Mundur..! Ini opsi paling ksatria. Daripada menyandera masa depan ratusan ribu rakyat dalam kemiskinan terstruktur, lebih baik angkat kaki secara terhormat.
Tobat Parlemen (Ubah Sikap)..! Buang ego, hentikan seremoni sampah, dan mulailah mengetuk pintu kolaborasi. Namun, watak bebal biasanya imun terhadap evaluasi.
Membiarkan Daerah Hancur. Pilihan paling egois yang saat ini terjadi. Rakyat dipaksa membayar mahal ketertinggalan daerah hanya demi memelihara kesombongan satu orang.
Jabatan publik bukan panggung teater pribadi. Jika kepala daerah terus membusungkan dada di atas penderitaan warganya, ia bukan lagi seorang pemimpin, melainkan beban sejarah yang sedang menghancurkan daerahnya sendiri.
Penulis:
Edi Suroso
Jumat 27 Juli 2026