JAKARTA — Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Hashim S. Djojohadikusumo, resmi melantik pengurus pusat (DPP), daerah (DPD), hingga cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa se-Indonesia di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026) malam. Dalam pelantikan bertema “Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera” ini, Ella Nurlaela Tubagoes resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP.
Srikandi Jaga Desa merupakan organisasi sayap resmi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS). Organisasi ini dibentuk khusus untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan di tingkat desa.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, menteri, direksi BUMN, serta kepala daerah. Di antaranya tampak Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Gubernur Maluku Sherly Laos, yang juga diamanahkan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina organisasi tersebut.
Dalam sambutannya, Hashim yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden RI menegaskan bahwa pelantikan ini menjadi momentum krusial untuk mengawal program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menekankan pentingnya pengawasan melekat pada program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat agar tepat sasaran dan tidak gagal di lapangan.
”Program-program dengan tujuan mulia ini sudah berjalan, salah satunya Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak desa. Namun, jika tidak diawasi dan dibina dengan baik, hasilnya tidak akan maksimal. Mari kita kawal bersama,” ujar Hashim.
Guna memperkuat fungsi publikasi dan pengawasan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ketua Umum DPP ABPEDNAS Ir. H. Indra Utama dan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus.
Lewat kerja sama ini, SMSI yang menaungi 3.181 perusahaan media siber di Indonesia berkomitmen mendukung penuh program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Langkah konkretnya, kedua lembaga akan membentuk Pokja News Room Jaga Desa di seluruh kabupaten/kota demi mendorong tata kelola desa yang transparan dan akuntabel. (red)