Wacana Diskresi FTZ Murni Pemikiran Bupati Atau Dari Pembisik yang Kurang Cerdas?

Jangan Jadikan Kebijakan FTZ Natuna Karpet Merah bagi Pemain Gelap Pangan!

Wacana Diskresi FTZ Murni Pemikiran Bupati Atau Dari Pembisik yang Kurang Cerdas?

Catatan Redaksi – ​Lonjakan harga cabai yang menembus angka Rp120.000 per kilogram di Natuna adalah alarm darurat yang menuntut solusi cepat pemerintah. Namun, kepanikan pasar tidak boleh dijadikan lisensi untuk merusak tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Wacana pemberian diskresi pemasukan barang lewat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ) wajib dikritisi secara tajam agar tidak berubah menjadi bumerang mematikan bagi iklim usaha daerah.

​Pemerintah pusat dan Badan Karantina harus berhenti bersikap naif. Kelonggaran aturan dengan dalih diskresi geografis perbatasan sangat rentan disalahgunakan oleh para spekulan nakal.

Jangan pernah ada kompromi yang mengorbankan pengusaha taat aturan mereka yang tertib membayar pajak, mengantongi dokumen resmi, dan melewati uji klinis karantina hanya demi memberi jalan pintas bagi para pelanggar hukum yang ingin meraup untung di tengah penderitaan rakyat.

​Ada harga mati yang tidak boleh ditawar dalam setiap jengkal distribusi pangan, keamanan pangan dan perlindungan hayati wilayah kepulauan. Mengabaikan standar karantina demi harga murah sama saja dengan mengimpor malapetaka biologis, mulai dari hama tanaman hingga penyakit hewan berbahaya yang mengancam keselamatan publik Natuna.

​Solusi atas mahalnya cabai dan sembako bukan dengan merobohkan aturan, melainkan membenahi akar masalahnya. Pemerintah daerah bersama instansi terkait wajib mengoptimalkan subsidi logistik, memangkas rantai pasok yang tidak efisien, dan memperketat pengawasan, bukan malah membuka celah hukum yang diskriminatif.

​Fasilitas FTZ harus berfungsi sebagai instrumen kemakmuran yang adil, bukan celah empuk bagi mafia logistik. Natuna butuh pangan murah, tetapi Natuna juga butuh kepastian hukum dan keadilan ekonomi yang bermartabat!

Wacana Pemberian Diskresi FTZ apakah murni dari pemikiran bupati yang kami nilai asal-asalan atau ada pembisik yang kurang cerdas?

Tanpa mempertimbangkan baik buruknya bagi tatanan aturan perdagangan di Natuna.

Natindonews.com akan terus menggali informasi lebih mendalam.

 

Penulis; Edi Suroso

Pimpinqn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *