NATUNA — Usulan Bupati Natuna Cen Sui Lan untuk mendorong penetapan Kabupaten Natuna sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone / FTZ) demi menekan inflasi memicu perdebatan publik. Di satu sisi, kebijakan ini diyakini mampu memangkas rantai pasok dan menurunkan harga barang.
Di sisi lain, kalangan aktivis mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak pada wacana populis tanpa menyelesaikan persoalan struktural di lapangan.
Aktivis media sosial lokal, Aripin, menilai bahwa wacana FTZ kerap muncul berulang kali tanpa kejelasan realisasi yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Pembenahan Jalur Distribusi dan Logistik: Akar masalah tingginya harga barang di Natuna terletak pada karut-marut rantai pasok dari Tanjungpinang atau Batam, mulai dari tingginya ongkos angkut kapal, lamanya waktu sandar, hingga hambatan kuota karantina dan efisiensi pelabuhan. Tanpa kepastian jalur logistik, fasilitas FTZ tidak akan berdampak signifikan.
Proteksi dan Pemberdayaan UMKM Lokal: Kebijakan perdagangan bebas berisiko membanjiri pasar domestik dengan produk luar yang jauh lebih murah, yang berpotensi mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan setempat. Pemerintah wajib menyiapkan kuota dan proteksi ketat bagi produk lokal.
Pembelajaran dari daerah FTZ lain menunjukkan kerawanan terhadap celah penyelundupan barang bebas bea. Diperlukan sistem pengawasan terpadu agar fasilitas penurun harga ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat luas, bukan dimanfaatkan oleh segelintir pihak.
Alih-alih sekadar melempar wacana atau membangun komunikasi administratif dengan kementerian dan instansi vertikal, publik mendesak Pemerintah Kabupaten Natuna untuk menyusun roadmap atau peta jalan yang transparan. Dokumen tersebut harus memuat target waktu penurunan harga yang jelas, indikator keberhasilan, serta mekanisme pertanggungjawaban publik jika kebijakan gagal mencapai sasaran.
Pemkab Natuna didorong untuk membuka ruang dialog partisipatif yang melibatkan nelayan, petani, pelaku UMKM, serta perwakilan masyarakat pulau-pulau terluar sebelum mengajukan usulan resmi secara masif kepada Pemerintah Pusat. Kebijakan fiskal makro dinilai harus sejalan dengan realitas ekonomi mikro di tingkat pasar rakyat. (Tj)