NATINDONEWS.COM. NATUNA – Letak geografis kabupaten Natuna yang berada di tengah negara ASEAN membuatnya dijadikan sebagai daerah strategis nasional oleh pemerintah pusat.
Namun sayang, meskipun Natuna adalah wilayah penting bagi pemerintah Indonesia di kawasan Asia Pasifik, daerah ini masih terbelakang, terutama soal urusan jaringan telekomunikasi.
Wakil Bupati Natuna Rodhial mengatakan, di usia kabupaten yang ke 24, beberapa wilayah kecamatan masih mengalami krisis sinyal. Hal ini sangat berdampak pada komunikasi serta kebutuhan internet pada era digitalisasi.
Sebanyak 76 persen wilayah yang belum dilayani Fiber Optik (FO) mengalami keterbatasan kafasitas (bandwith), sehingga kualitas layanan dari beberapa infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) tidak dapat optimal dirasakan masyarakat.
“Kami pemerintah daerah sering dapat sindiran dari masyarakat, karena kalau pejabat dari pusat datang ke Natuna, sinyal bagus. Tapi kalau sudah pulang, sinyal juga ikut hilang,” sebut Rodhial kepada Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam, Rabu (01/11/2023).
Dijelaskannya, saat ini ada 9 pulau di luar pulau Bunguran masih mengalami krisis sinyal, diantaranya, Pulau Laut, Pulau Seluan, Pulau Sedanau, Pulau Tiga Barat, Pulau Tiga, Pulau Midai, Pulau Subi, Pulau Panjang dan Pulau Serasan.
Padahal di kabupaten Natuna telah dibangun 144 unit tower Base Tranceiver Station (BTS) yang tersebar di 17 kecamatan. Diantaranya sebanyak 42 tower dibangun BAKTI Kominfo dan 102 unit dibangun pihak swasta.
Anehnya, entah kenapa di beberapa daerah tersebut masih “miskin” sinyal ? padahal, sudah dibangun infrastruktur TIK dengan rincian sebagai berikut :
Sedanau, (6 BTS, 13 akses internet)
Pulau Tiga (6 BTS, 6 akses internet)
Pulau Tiga Barat (4 BTS, 4 akses internet)
Pulau Seluan (2 BTS, 3 akses internet)
Midai (4 BTS, 5 akses internet)
Suak Midai (4 BTS, 5 akses internet)
Pulau Laut (4 BTS, 9 akses internet)
Serasan (6 BTS, 10 akses internet)
Serasan Timur (3 BTS, 10 akses internet)
Subi (2 BTS, 6 akses internet)
Pulau panjang (2 BTS, 3 akses internet)
Rodhial melanjutkan, kabupaten Natuna kata dia memiliki potensi menjanjikan yang ingin dieksploitasi oleh negara-negara besar, yaitu sektor migas dan perikanan.
“Jadi apakah potensi Natuna ini mau kita tutup rapat rapat sehingga sinyal saja susah, atau kita buka seluas-luasnya supaya negara luar tau siapa yang punya,” tanya Rodhial.
Suasana audiensi Pemkab Natuna dan Menko Polhukam, Rabu (01/11/2023). (Foto: zani)
Menanggapi hal ini, Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam, Marsma TNI Budi Eko mengaku sepakat bahwa Natuna merupakan daerah strategis nasional, apalagi dilihat dari sisi pertahanan keamanan.
“Itulah kenapa kami datang kesini untuk menyerap langsung apa yang menjadi permasalahan, dan kami yakin semua masalah ada solusinya,” ucapnya.
Jendral bintang satu itu mengakui, pihaknya juga menemui persoalan serupa di daerah lain. Begitu pejabat datang, tiba-tiba sinyal menjadi bagus.
“Seolah-olah kalau pak bupati datang, dia bawa sinyal di kantongnya,” katanya mengundang tawa peserta audiensi.
Ia meminta kepada semua pihak agar terbuka menyampaikan segala persoalan tentang telekomunikasi dihadapi. Sehingga bisa diambil langkah koordinasi atau sinkronisasi dengan kementerian terkait.
“Kalau kemarin secara general disampaikan bahwa sudah banyak tower yang dibangun, akan tetapi tidak ada sinyal atau bandwith nya kecil sehingga tidak bisa menjangkau semuanya”.
Terkait permintaan Bupati Natuna untuk pemanfaatan aset TNI di Teluk Buton, pihaknya akan menyampaikan kepada pimpinan untuk selanjutkan dilakukan koordinasi.
Kepada pihak provider, jendral bintang satu dari korps Angkatan Udara ini, meminta agar berkoordinasi ke tingkat pusat apabila ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di level bawah.
“Natuna ini daerah strategis nasional, oleh karena itu harus bantu sepenuhnya. Makanya konsen kami ke sini untuk mengetahui akar masalahnya, supaya bisa diselesaikan,” cetusnya.
Sementara itu, Angga, Telkom Manager One Area Kepulauan Riau, mengatakan, pihaknya memiliki keterbatasan. Mereka hanya pelaksana bukan pemegang kebijakan.
Ia mendapat isu bahwa krisis sinyal di beberapa daerah di luar pulau Bunguran terjadi karena kapasitas bandwithnya kecil, sebab, ditransmisikan menggunakan radio dari pulau utama ke daerah lainnya.
“Terus terang, yang dari Telkom ada yang mengunakan strasmisi end site nya di Sambas, Kalimantan,” ucapnya.
Diakuinya, dengan menggunakan sistem radio, kemampuannya akan dipengaruhi jarak tempuh dan kondisi cuaca. Apabila cuaca kurang bagus, maka kualitasnya akan menurun dan kapasitasnya terbatas.
“Jujur saja kalau ada kabel laut, kami sangat senang. Kemudian untuk solusi cukup cepat, kita bisa pasang radio di fasilitas TNI yang ada Teluk Buton, tapi harus dikoordinasikan dulu,” terang Angga.(HAR)
