NATUNA – Harga minyak goreng subsidi (Minyakita) di Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Natuna, melonjak hingga Rp20.000 per liter. Angka ini melambung 33,8% di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah yang sebesar Rp15.700 per liter.
Merespons jeritan warga, Bupati Natuna Cen Sui Lan langsung menggelar Gerakan Pasar Murah dengan menggelontorkan 1 ton minyak goreng dan 1 ton gula pasir. Namun, langkah taktis ini dinilai belum menyentuh akar persoalan distribusi.
Aktivis media sosial lokal, Aripin, mengkritik keras operasi pasar tersebut yang dianggap hanya menjadi peredam sesaat.
”Pasar murah itu bagus, tapi hanya bertahan sehari dua hari. Setelah itu harga kembali naik dan rakyat tetap beli mahal. Apakah ini menyelesaikan masalah?” ujar Aripin kepada Natindo, Rabu (15/7/2026).
Aripin mempertanyakan fungsi Perum Bulog dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengawal rantai pasok dan pengawasan harga. Sebelumnya, Bulog Natuna berdalih keterlambatan pasokan dipicu regulasi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), yang akhirnya memaksa pedagang kecil beralih ke distributor swasta.
”Jangan jadikan regulasi sebagai tameng. Tugas Pemda adalah mendesak pusat demi kelonggaran aturan di daerah kepulauan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya fungsi sidak di lapangan. “Mana TPID dan Tim Pengendali Harga? Jangan menunggu viral baru bergerak. Jika HET dilanggar hingga 33%, artinya pengawasan tidak berjalan.”
Menurut Aripin, Pemkab Natuna harus fokus pada tiga solusi jangka panjang: memaksa Bulog menjangkau kios kecil, menindak tegas pelanggar HET, dan mengucurkan subsidi ongkos angkut ke pulau-pulau penyangga.
”Rakyat butuh minyak murah setiap hari, bukan hanya saat ada kunjungan pejabat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bulog Natuna dan TPID belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait langkah konkret jangka panjang untuk mengatasi persoalan ini. (Tj)