NATUNA – Perubahan rute Kapal Roro BN-01 dan BN-03 yang dinilai menyulitkan warga Kepulauan Natuna memantik reaksi keras dari parlemen. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Dapil Natuna–Anambas, Mustamin Bakri, langsung bergerak cepat melakukan koordinasi darurat dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri dan Kabupaten Natuna.
Mustamin menegaskan, karut-marut rute yang memicu pembengkakan biaya logistik dan waktu tempuh ini harus segera diselesaikan. Ia berharap subsidi kapal dari pemerintah bisa dirasakan manfaatnya secara optimal, bukan justru menyusahkan masyarakat di wilayah perbatasan.
”Kami sangat berterima kasih atas bantuan subsidi kapal dari pemerintah. Namun, kami berharap fasilitas ini bisa dinikmati dengan nyaman dan tidak menyusahkan masyarakat pengguna jasa,” ujar Mustamin tegas.
Legislator senior ini meminta dinas terkait untuk duduk bersama dan mengkaji ulang rute perjalanan kedua armada tersebut. “Setidaknya rutenya dikembalikan seperti yang sudah-sudah. Teknis pengaturannya silakan diolah, yang penting jangan menyusahkan masyarakat,” pungkasnya.
Merespons desakan cepat tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Kepri, Junaidi, S.E., M.H., menegaskan bahwa persoalan rute ini akan menjadi agenda evaluasi bersama dalam waktu dekat. Ia menyatakan sepakat bahwa layanan subsidi angkutan laut ini harus bisa dinikmati secara maksimal oleh masyarakat Kepri.
Junaidi berharap bisa sesegera mungkin menemukan solusi terbaik setelah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait.
”Semua permasalahan yang dialami oleh masyarakat tentunya menjadi pertimbangan kami agar kapal bantuan ini dapat dinikmati secara maksimal oleh masyarakat,” ujar Junaidi saat dikonfirmasi.
Ia juga menambahkan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk menjaga aksesibilitas wilayah perbatasan tidak akan kendor. “Tentunya pihak Pemerintah Provinsi Kepri akan terus mengupayakan agar bantuan pemerintah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) ini terus berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Senada dengan Dishub Provinsi, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Alazi, memastikan pihak pemerintah daerah tidak tinggal diam dan siap mengambil langkah taktis. Evaluasi total ini nantinya akan melibatkan seluruh pemangku kebijakan transportasi laut.
”Tentu ini akan dilakukan evaluasi bersama antara Dishub Provinsi, BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat), maupun pihak ASDP,” ungkap Alazi.
Alazi menjelaskan bahwa penerapan rute baru yang berjalan saat ini masih dalam koridor pemantauan untuk melihat efektivitasnya langsung di lapangan. “Saat ini tentunya kita melihat seberapa besar tingkat trial and error-nya (uji coba) di lapangan sebelum diambil keputusan final,” jelasnya menutup keterangan. (Tj)