NATUNA — Kelanjutan proses permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diajukan oleh Komunitas Raja Tupai terkait polemik keberangkatan Bupati Natuna, Cen Suilan, ke China yang diduga tanpa mengantongi izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), hingga kini masih menunggu proses administrasi internal lembaga legislatif. Lambatnya respons atas jadwal RDP tersebut sempat memicu tanda tanya publik.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Natuna, Rusdi, melalui pesan singkat menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu laporan resmi dari Komisi I yang menangani persoalan tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Natuna, Dardani, saat dikonfirmasi mengenai progres laporan yang diminta oleh pimpinan dewan serta isu keterlambatan yang terjadi, menegaskan bahwa belum ada laporan yang rampung dan meminta publik bersabar menanti informasi lanjutan.
Ketika disinggung secara tegas mengenai dugaan adanya intervensi atau tekanan politik dari pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Natuna yang menyebabkan lambatnya proses penjadwalan RDP, Dardani dengan tegas membantahnya.
”Tak lah,” ujar Dardani singkat saat dikonfirmasi terkait ada atau tidaknya tekanan dari bupati.
Polemik keberangkatan kepala daerah ke luar negeri yang diduga tanpa izin yang sah ini terus disorot oleh berbagai elemen masyarakat, khususnya Komunitas Raja Tupai yang mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas politik melalui forum RDP di gedung DPRD Natuna.
Publik kini menagih keseriusan DPRD Natuna untuk segera menuntaskan pembahasan administrasi dan menetapkan jadwal resmi RDP guna menguak kebenaran dugaan pelanggaran prosedur tersebut. (Tj)