Catatan Redaksi — Pertarungan transparansi di bumi Laut Natuna Utara kini memasuki babak krusial. Kebijakan perjalanan dinas luar negeri Bupati Natuna, Cen Sui Lan, ke China yang diduga tanpa mengantongi izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai sorotan tajam. Di tengah gelombang tuntutan publik yang dimotori oleh Komunitas Raja Tupai, agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Natuna kini resmi menjadi ujian integritas paling telanjang bagi sang kepala daerah.
”Kalau salah ngaku salah, kalau benar tunjukkan apa yang diinginkan masyarakat. Bukankah itu hak publik untuk tahu?”
Saat masa kampanye, anugerah dan simpati publik berhasil direngkuh melalui narasi kedekatan, di mana tokoh terkemuka Natuna, Ayahanda Tercinta Almarhum Daeng Rusnadi, menyematkan atau melekatkan harapan besar pada sosok pemimpin yang mudah dijumpai. Gelar Mujapati (Mudah Jumpa Bupati) yang dahulu diagung-agungkan untuk mengambil hati rakyat kini diuji kesyahihannya. RDP mendatang bukan sekadar forum birokratis, melainkan medium pembuktian: apakah sang bupati benar-benar mudah dijumpai dan kooperatif, atau justru bersembunyi di balik dinding kekuasaan?
Sebagai seorang pemimpin perempuan yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi di kabupaten kepulauan terluar ini, jiwa kepemimpinan ala Srikandi yang pemberani amat dinantikan. Keteladanan seorang pemimpin diuji saat badai kritik menerpa.
Menghadapi tuntutan transparansi dari Komunitas Raja Tupai bukanlah ancaman untuk dihindari, melainkan wujud penghormatan tertinggi terhadap kedaulatan informasi rakyat. Keberanian hadir, menjawab, dan memberikan klarifikasi memuaskan atas polemik lawatan ke negeri tirai bambu adalah harga mati yang tak bisa ditawar.
Sumber Foto Net
Sorotan terhadap kunjungan ke China bukan sekadar urusan administrasi biasa. Natuna berada di garis depan kedaulatan Indonesia yang bersinggungan langsung dengan dinamika Nine-Dash Line di Laut Natuna Utara. Setiap jengkal kebijakan luar negeri kepala daerah yang menyangkut kawasan strategis nasional ini wajib hukumnya terang benderang dan mengantongi restu pemerintah pusat melalui Kemendagri. Mengabaikan prosedur ini sama saja mencederai perasaan masyarakat Natuna yang selama ini menjaga martabat kedaulatan bangsa di beranda utara.
Peringatan keras telah dilayangkan oleh elemen masyarakat. Jika eksekutif tetap bungkam, mangkir, atau enggan mendatangi ruang RDP untuk membuka data yang sesungguhnya, maka masyarakat tidak akan segan-segan mencabut mandat kultural tersebut. Gelar terhormat Mujapati (Mudah Jumpa Bupati) layak direvisi seketika menjadi Sujapati (Susah Jumpa Bupati).
Redaksi NatindoNews menegaskan, bola panas kini berada di tangan eksekutif. Buktikan bahwa pemerintah daerah benar-benar berpihak pada keterbukaan publik, atau bersiaplah menghadapi mosi tidak percaya dari rakyat yang menuntut akuntabilitas tanpa kompromi
Penulis: Edi Suroso
Pimpinan Redaksi Natindonews.com