NATUNA — Komunitas Raja Tupai secara tegas menyatakan komitmennya untuk terus mengawal dan menuntut transparansi dari Bupati Natuna, Cen Sui Lan. Sikap tegas ini disampaikan sebagai bentuk keseriusan komunitas dalam memperjuangkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Natuna, termasuk mendesak kejelasan atas kebijakan perjalanan dinas luar negeri ke China yang diduga tanpa mengantongi surat izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Di sisi lain, Ketua Komunitas Raja Tupai, Said Roni Saputra menyampaikan informasi terbaru terkait kepastian koordinasi dengan lembaga legislatif. Berdasarkan konfirmasi langsung dengan Ketua DPRD Natuna, Rusdi, agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak terkait dan pemerintah dipastikan akan segera dijadwalkan dalam waktu dekat.
Sumber Foto Net
Dengan adanya kepastian komunikasi tersebut, rencana awal kunjungan Komunitas Raja Tupai ke Kantor DPRD yang sedianya diagendakan pada hari ini akhirnya resmi dibatalkan. Pihak komunitas menilai penyampaian aspirasi telah direspons dengan baik melalui koordinasi langsung dengan Ketua DPRD.
Selain itu, pihak komunitas mengimbau kepada seluruh rekan-rekan media yang ingin memberitakan konfirmasi ini agar melakukan verifikasi langsung kepada ketua demi kenyamanan dan keakuratan informasi.
”Alhamdulillah, kita sudah hubungi ketua tadi. Kita tunggu harinya lagi ya. Waalaikumsalam,” ujar Ketua Komunitas Raja Tupai, Said Roni Saputra, usai meminta keterangan dari Ketua DPRD Natuna, Jumat (21/8/2026).
Hingga berita ini diturunkan, Komunitas Raja Tupai bersama jajaran pengurus masih menunggu kepastian waktu resmi pelaksanaan RDP sekaligus terus mendesak transparansi penuh dari pihak eksekutif terkait berbagai kebijakan daerah. (Tim)